Dugaan Pelanggaran Etik Pengawas TPS

Sabtu 28 November

Dugaan pelanggaran etik di duga dilakukan oleh salah seorang Pengawas TPS (PTPS) di kecamatan Batukeliang Utara. Informasi yang diperoleh Bawaslu dari masyarakat bahwa terduga berpose dengan memperlihatkan pose 4 jari yang diduga sebagai bentuk dukungan kepada Paslon nomor urut 4.
Divisi Hukum Bawaslu Loteng segera melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran etik dengan mengacu pada perbawaslu 4 tahun 2019.
Koordinator divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Lombok Tengah, Baiq Husnawaty dalam keterangannya menjelaskan bahwa Bawaslu segera melakukan pemanggilan terhadap oknum PTPS tersebut. “Hari ini, oknum PTPS tersebut telah memenuhi panggilan klarifikasi dan sudah menjawab serangkaian pertanyaan dari tim klarifikator Bawaslu Loteng” jelasnya.
Apabila dari hasil klarifikasi dan keterangan para saksi bahwa yang bersangkutan benar melakukan tindakan tersebut maka akan segera dilakukan penggantian. “Kami akan segera melantik penggantinya apabila PTPS tersebut terbukti melakukan dugaan pelanggaran etik” tutupnya.

Bawaslu Lombok Tengah

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang - Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 uu memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilian Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik. Rabu, 12 April Tahun 2017 Presiden Joko Widodo melantik Anggota Bawaslu Periode 2017-2022 dan Rapat Pleno Bawaslu menetapkan Ketua Bawaslu adalah Abhan.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *