Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Loteng Gelar Bimtek Untuk PTPS

Kamis, 3 Desember 2020

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah menggelar bimbingan teknis (bimtek) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang berjumlah 2032 dilaksanakan serentak di 12 Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Tengah pada Kamis 3 Desember 2020.

Pada kesempatan itu Anggota Bawaslu Kab. Loteng Kordiv OSDM Usman Faesal mengatakan, bahwa pelaksanaan Pilkada tahun ini berbeda dari biasanya dikarenakan sedang dalam masa pandemi Covid-19, sehingga harus selalu menerapkan protokol kesehatan.

“Dengan telah direkrutnya Pengawas TPS, maka selanjutnya kita berikan bimtek agar mengetahui tugas dan fungsi pengawasan,” ujarnya.

Dengan dapat memahami tugas dan fungsinya dilapangan, sambung Usman, nantinya menjadikan bekal yang cukup dalam melaksanakan fungsi pengawasan di TPS.

Menurut Usman, Pengawas TPS dalam membantu Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) saat melakukan pengawasan mempunyai tugas dan wewenang, yakni mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara.

“Selain itu juga mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, mengawasi persiapan penghitungan suara, mengawasi pelaksanaan penghitungan suara, menyampaikan keberatan dalam hal temuannya,” jelasnya.

Usman mengakui bersyukur acara bimtek dan pelantikan hari itu berjalan lancar, serta berharap para pengawas TPS dapat menjalankan tugas sesuai fungsinya.

“Alhamdulillah pelantikan dan bimtek pengawas PTPS berjalan lancar tanpa ada kendala. Semoga para pengawas bisa melaksanakan tugas dengan amanah, jujur dan menjaga integritas tinggi pada pilkada nanti tanggal 9 Desember,” ucapnya.

Bawaslu Lombok Tengah

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang - Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 uu memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilian Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik. Rabu, 12 April Tahun 2017 Presiden Joko Widodo melantik Anggota Bawaslu Periode 2017-2022 dan Rapat Pleno Bawaslu menetapkan Ketua Bawaslu adalah Abhan.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *