Laporan Dugaan Kampanye Oknum Kades

Jum’at 27 November 2020

Jum’at 27 Nopember 2020 dilakukan Pembahasan pertama untuk laporan NOMOR: 06/PL/PB/Kab/18.06/XI/2020. Dugaan pelanggaran pidana dengan terlapor Kades Ungga Kecamatan Praya Barat Daya digelar di sentra Gakkumdu Lombok Tengah.
Peristiwa yang dilaporkan terjadi tanggal 25 November 2020 dimana telah dilakukan pembagian kartu bantuan sosial tunai di kantor desa ungga kecamatan Praya Barat Daya oleh Kepala Desa Ungga. Dalam laporan menguraikan bahwa waktu pembagian kartu bantuan sosial tersebut Kepala Desa juga mengarahkan masyarakat secara lisan untuk mendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomer urut 4.

Untuk mendukung laporannya, Pelapor melampirkan bukti pendukung berupa foto.
Baiq Husnawaty, komisioner Bawaslu Loteng menerangkan bahwa Terlapor diduga telah melakukan tindak pidana pemilihan yaitu melanggar ketentuan Pasal 188 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang 10 Tahun 2016 yaitu perbuatan menguntungkan atau merugikan paslon.

Bawaslu Lombok Tengah

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang - Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 uu memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilian Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik. Rabu, 12 April Tahun 2017 Presiden Joko Widodo melantik Anggota Bawaslu Periode 2017-2022 dan Rapat Pleno Bawaslu menetapkan Ketua Bawaslu adalah Abhan.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *