Rekrutmen terbuka peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif

Berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor : 1338/K.Bawaslu/PM.01.00/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019, Perihal : Surat Persiapan Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, dengan ini di umumkan Bawaslu Provinsi NTB akan merekrut Peserta Didik Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di 10 Kabupaten/Kota, dengan kriteria peserta didik :
KRITERIA DAN SYARAT :

  1. MINIMAL 19 TAHUN, MAKSIMAL 30 TAHUN (FOTO COPY KTP);
  2. PENDIDIKAN MINIMAL SMA (FOTOKOPI IJAZAH TERAKHIR);
  3. MENYERAHKAN CURRICULUM VITAE (CV);
  4. MENYERAHKAN PAS FOTO BERWARNA 4X6 (2LEMBAR);
  5. DIUTAMAKAN BERPENGALAMAN ATAU SEDANG MENJADI PENGURUS ORGANISASI ATAUKOMUNITAS;
  6. TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK,TIM KAMPANYE PASANGAN CALON TERTENTU (DIBUKTIKAN DENGAN SURAT PERNYATAAN BERMATERAI);
  7. MENDAPATKAN IZIN DARI INSTANSI UNTUK MENGIKUTI SEKOLAH KADER SAMPAI SELESAI (DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KETERANGAN BAGI YANG BEKERJA/KULIAH);
  8. MEMBUAT SURAT PERNYATAAN SEHAT JASMANI & ROHANI BERMATERAI;
  9. MEMBUAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH ATAU SEDANG TERLIBAT DALAM KASUS HUKUM BERMATERAI; 10.MEMBUAT SURAT PERNYATAAN BEBAS DARI NARKOBA BERMATERAI;
  10. CALON KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF DISABILITAS DIPERBOLEHKAN UNTUKMENDAFTAR;
  11. MEMAHAMIKEPEMILUAN& PENGAWASAN PEMILU (MEMBUAT ESSAY YANG BERKAITAN DENGAN PEMILU/PENGAWASAN PEMILU MINIMAL 3 HALAMAN DENGAN KETENTUAN : UKURAN KERTAS F4, JENIS FONT (HURUF) ARIAL, UKURAN FONT 12, SPASI 1,5
  12. BUKAN UNTUK SEBAGAI STAF BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI NUSA TENGGARA BARAT

B. WAKTU PENDAFTARAN : 16-18 0ktober 2019

C. UNTUK SYARAT PENDAFTARAN BISA DIUNDUH DIBAWAH INI

Bawaslu Lombok Tengah

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang - Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 uu memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilian Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik. Rabu, 12 April Tahun 2017 Presiden Joko Widodo melantik Anggota Bawaslu Periode 2017-2022 dan Rapat Pleno Bawaslu menetapkan Ketua Bawaslu adalah Abhan.

You may also like...

2 Responses

  1. Yanto says:

    Formilirnya diantar ke mana ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *