Stop Money Politics!!!

Menjelang berakhirnya masa kampanye dan akan segera memasuki masa tenang, Bawaslu Lombok Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait mulai adanya praktek bagi-bagi uang dan barang yang dilakukan oleh beberapa oknum yang diduga tim pasangan calon.
Oleh karena itu Bawaslu Lombok Tengah melalui Koordiv hukum, humas dan data informasi, Baiq Husnawaty menghimbau kepada Paslon, Tim Paslon, parpol maupun gabungan parpol serta pihak lain untuk tidak menggunakan uang dan materi untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. masyarakat pun jangan mau diberikan uang, barang atau janji-janji agar memilih salah satu Paslon.
Mengenai bahan kampanye berupa barang diperbolehkan untuk disebar akan tetapi berupa barang-barang yang telah ditentukan jenisnya sebagaimana telah diatur dalam pasal 26 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 sbgmana telah di ubah dgn PKPU 11 tahun 2020 ttg kampanye. “Pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan atau stiker, itu jenis-jenis bahan kampanye yang sudah di tentukan oleh PKPU Kampanye” ujarnya. “Barang-barang tersebut satuanx hargax tdk boleh lbh dr 60rb” tambahnya lagi.
Jadi, kalau ada pembagian barang diluar ketentuan peraturan diatas, misalnya dengan bagi-bagi sembako, maka termasuk pelanggaran pidana pemilihan. Ancamannya adalah pada
Pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, dipidana dengan pidana penjara 36-72 bulan dan denda Rp 200 juta – Rp 1 miliar.

Selain pemberi, pemilih yang dengan sengaja menerima uang atau materi lainnya juga bisa dikenakan sanksi pidana yang sama. Aturan tersebut tercantum dalam pasal 187A ayat 2 UU tersebut.

Menyesuaikan dgn kondisi covid saat ini, KPU memperbolehkan bahan kampanye berupa APD berbentuk masker, sarung tangan, hand sanitizer atau face Shield.

Ketentuan ini tertuang dalam PKPU nomor 10 Tahun 2020 Pasal 60 ayat 3, perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Corona virus disease 2019 (Covid-19).
Bahan-bahan kampanye tersebut harus memuat identitas Paslon apakah itu nomor urut, nama, foto, visi misi, atau program Paslon.

Bawaslu Lombok Tengah

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang - Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 uu memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilian Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik. Rabu, 12 April Tahun 2017 Presiden Joko Widodo melantik Anggota Bawaslu Periode 2017-2022 dan Rapat Pleno Bawaslu menetapkan Ketua Bawaslu adalah Abhan.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *