Tugas Wewenang dan Kewajiban

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu terdiri atas
beberapa jajaran yakni Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS.
Bawaslu Kota Mataram berkedudukan di wilyah Kota Mataram. Bawaslu Kota
Mataram memiliki tugas dan wewenang. Adapun tugas dan wewenang dari bawaslu
kota mataram yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah
sebagai berikut:

Tugas Bawaslu, meliputi:
a. Menyusun standar tata laksanan pengawasan penyelenggaraan pemilu
untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan;
b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
1. Pelanggaran pemilu
2. Sengketa proses pemilu
c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
1. Perencaaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
3. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu
4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
1. Pemuktahiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara
serta daftar pemilih tetap.
2. Penataaan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota
3. Penetapan peserta pemilu
4. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon
anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
6. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu
di TPS
8. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat
hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai PPK
9. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU
Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU
10. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu
lanjutan dan pemilu susulan
11. Penetapan hasil pemilu
e. Mencegah terjadinya praktik politik uang
f. Mengawasi netralitas aparatur sipili negara, netralitas anggota tentara
nasional indonesia, dan netralitas anggota kepolisian republik indonesia
g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP
2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu
3. Putusan/keputusan bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu
kabupaten/kota
4. Keputusan pejabat yang berwewenang atas pelanggaran netralitas
aparatur sipil negara, netralitas Anggota Tentara Nasional
Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
h. Menyampaikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP
i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu
j. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan
penyusutannya berdasakan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
k. Mengevaluasi pengawasan pemilu
l. Mengawasai pelaksanaan peraturan KPU
m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Wewenang Bawaslu Meliputi :

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan
adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pemilu
b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota
serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada
pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang
c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus
penyelesaian sengketa proses pemilu
d. Merekomendasi kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil
pengawasan terhadap neteralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota
tentara nasional indonesia dan netralitas anggota kepolisian republik
Indonesia
e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban panwaslu
kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila
Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau
akibat lainnya sesuai denganketenruan peraturan perundang-undangan
f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam
rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa
proses pemilu di wilayah kota mataram
g. Membentuk panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan
anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu
Provinsi
h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

Bawaslu Lombok Tengah

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang - Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 uu memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilian Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik. Rabu, 12 April Tahun 2017 Presiden Joko Widodo melantik Anggota Bawaslu Periode 2017-2022 dan Rapat Pleno Bawaslu menetapkan Ketua Bawaslu adalah Abhan.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *