Bahas Strategi Pengawasan, Bawaslu Lombok Tengah Adakan Diskusi Penanganan Pelanggaran Administrasi

Praya — Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menggelar diskusi internal bertema Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Senin (06/10). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam meningkatkan kapasitas dan pemahaman jajaran pengawas terhadap mekanisme penanganan pelanggaran administrasi menjelang tahapan Pemilihan Serentak 2024.

Diskusi tersebut menghadirkan dua pemateri utama, yakni Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin, Abdul Muis, serta Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Baiq Husnawaty. Keduanya memberikan pemaparan terkait dasar hukum, prosedur, serta langkah-langkah strategis dalam menangani pelanggaran administrasi di setiap tingkatan pengawasan.

Dalam penyampaiannya, Abdul Muis menekankan pentingnya ketelitian dan profesionalitas dalam menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran administrasi. Menurutnya, penanganan yang cepat dan tepat akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

“Setiap laporan yang masuk harus diverifikasi dan dikaji secara mendalam. Ketepatan prosedur menjadi kunci agar hasil penanganan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Baiq Husnawaty menambahkan bahwa aspek hukum dalam penyelesaian sengketa dan pelanggaran administrasi memerlukan pemahaman yang komprehensif dari seluruh jajaran pengawas. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antardivisi agar penanganan pelanggaran dapat berjalan efektif dan transparan.

“Pelanggaran administrasi merupakan salah satu aspek krusial dalam pengawasan pemilu. Karena itu, setiap pengawas harus memahami alur dan mekanisme hukum agar tidak terjadi kesalahan prosedural,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Lombok Tengah berharap seluruh jajaran pengawas di tingkat kabupaten hingga kecamatan semakin siap menghadapi dinamika dan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilu berlangsung.