Bawaslu Lombok Tengah dan Gerindra Bahas Penguatan Demokrasi dan Kesiapan Pemilu

Praya — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat komunikasi dan sinergi dengan partai politik melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi. Kegiatan kali ini dilaksanakan bersama DPD Partai Gerindra Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (09/09).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPD Partai Gerindra Kabupaten Lombok Tengah tersebut menjadi ruang dialog antara Bawaslu dan partai politik untuk membahas berbagai dinamika kepemiluan sekaligus mengevaluasi pengalaman pada pemilu sebelumnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan bahwa konsolidasi demokrasi bukan dimaksudkan untuk menggurui partai politik, melainkan menjadi ruang komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu.

“Hubungan yang harmonis antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu sangat penting. Kita ingin membangun komunikasi sejak dini agar berbagai persoalan kepemiluan dapat diselesaikan melalui dialog yang baik,” ujar Ketua Bawaslu Lombok Tengah, Lalu Fauzan Hadi.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu juga mengajak Partai Gerindra untuk menjadikan pengalaman pada pemilu sebelumnya sebagai bahan evaluasi bersama. Salah satu hal yang dibahas adalah keterlibatan saksi partai politik, termasuk pentingnya penyelesaian persoalan di tingkat lapangan atau grassroot melalui komunikasi yang baik.

Bawaslu turut menjelaskan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap laporan maupun temuan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan.

Selain persoalan penanganan pelanggaran, pembahasan juga mencakup kesiapan partai politik menghadapi dinamika kepemiluan ke depan, termasuk perkembangan regulasi, penataan daerah pemilihan, data pemilih, serta keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif.

Terkait keterwakilan perempuan, Partai Gerindra menyampaikan bahwa pemenuhan keterwakilan perempuan masih menjadi tantangan, terutama karena tidak seluruh kader perempuan bersedia untuk dicalonkan sebagai calon legislatif. Bawaslu mendorong partai politik untuk memperkuat kaderisasi dan memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan dalam proses politik.

Sementara itu, dalam pembahasan mengenai saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Partai Gerindra mengakui masih terdapat persoalan dalam kesiapan dan kedisiplinan saksi. Beberapa saksi bahkan ditemukan meninggalkan lokasi tugas atau tidak dapat dihubungi saat proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung.

Bawaslu menekankan bahwa rekrutmen dan pembekalan saksi perlu dilakukan secara lebih baik. Saksi tidak hanya perlu memahami teknis pelaksanaan di TPS, tetapi juga tugas, tanggung jawab, etika, dan larangan selama menjalankan tugas.

Pihak DPD Partai Gerindra Kabupaten Lombok Tengah mengapresiasi kegiatan tersebut dan menyatakan bahwa konsolidasi demokrasi memberikan manfaat bagi partai dalam memperoleh informasi serta memahami berbagai persoalan kepemiluan.

Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berharap komunikasi dan silaturahmi dengan partai politik dapat terus terjalin sehingga berbagai dinamika kepemiluan dapat diantisipasi dan diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka, konstruktif, dan berorientasi pada penguatan demokrasi di Kabupaten Lombok Tengah.