Bawaslu Luncurkan IKP Pemilu 2024
|
Foto Dok. Humas Loteng\n\n\n\nBawaslu Loteng- Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Dalam IKP tersebut, Bawaslu melakukan pemetaan potensi Kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesi.
\n\n\n\nKordiv. Pencegahan Parmasi dan Humas Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Fauzan Hadi, turut hadir menghadiri kegiatan peluncuran tersebut, di Jakarta, Jumat, (16/12/2022).
\n\n\n\nKetua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh jajaran Bawaslu untuk memanfaatkan data-data dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 dengan baik. Sebab, data tersebut bisa digunakan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan 2024.
\n\n\n\n“IKP merupakan parameter sehat atau tidaknya demokrasi Indonesia ke depan. Maka harus dimanfaatkan dengan baik,” katanya.
\n\n\n\nBagja berharap pesta demokrasi 2024 tidak dihiasi oleh berita bohong, politisasi sara dan kampanye hitam. Seluruh pihak terkait dan masyarakat harus bersama-sama menjaga suasana pemilu dan pemilihan agar berjalan kondusif.
\n\n\n\nPada kesempatan yang sama, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menilai, IKP merupakan produk yang sangat penting. Hasil penelitian bisa dijadikan sebagai mitigasi program dari beberapa pihak terkait. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.
\n\n\n\n“IKP semacam manajemen resiko. KPU akan gunakan IKP sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi ledakan konflik di daerah,” tuturnya.
\n\n\n\nAnggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menuturkan, data yang dihimpun Bawaslu dalam IKP sangat penting. Bisa dijadikan sebagai rujukan berbagai pihak untuk melakukan berbagai langkah strategis untuk meredam terjadinya konflik.
\n\n\n\n“IKP sangat penting karena kerawanan dan dinamika dilapangan bisa berdampak kepada penyelenggara pemilu. Sehingga akan pengaruhi kredibilitas dan integritas penyelenggara dalam melakukan tugasnya,” terangnya.
\n\n\n\nAnggota Bawaslu Lolly Suhenty menuturkan, IKP menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Selain itu, IKP merupakan upaya Bawaslu dalam proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.
\n\n\n\n“Kami harap semua daerah tetap kondusif. Tidak terjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis,” ucapnya.
\n\n\n\nDalam IKP tersebut terungkap beberapa kategori provinsi dengan rawan tinggi, sedang dan rendah. Untuk kategori rawan tinggi yaitu, Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86) Jawa Barat (77,04) dan Kalimantan Timur (77,04).
\n\n\n\nUntuk kategori rawan sedang terdapat 21 provinsi, diantaranya, Banten (66,53) Lampung (64,61), Riau (62,59), Papua (57,27) dan Nusa Tenggara Timur (56,75). Sebanyak delapan provinsi masuk dalam kategori rendah, diantaranya Kalimantan Utara (20,36), Kalimantan Tengah (18,77), Jawa Timur (14,74), Kalimantan Barat (12,69) dan Jambi (12,03).
\n\n\n\nKoordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan, dan Partisipasi masyarakat ini menambahkan, isu terkait netralitas penyelenggara pemilu menjadi isu utama dari lima isu strategis yang terungkap dalam IKP 2024. Lolly menilai polemik netralitas menjadi pengalaman penting dalam menjada kemandirian dan profesionalitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu kedepan.
\n\n\n\n“Pelaksanaan tahapan di provinsi baru juga menjadi perhatian penuh terhadap persiapan pelaksanaan tahapan pemilu di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya terutama pembentukan penyelenggara pemilu,” ungkapnya.
\n\n\n\nDikatakan Lolly, potensi polarisasi masyarakat tidak boleh dilupakan. Dia berpesan isu ini harus mendapat perhatian penuh untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas dalam setiap tahapan pemilu. Lalu mitigasi dampak penggunaan media sosial, serta ,elakukan antisipasi terhadap penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik kedepan.
\n\n\n\n“Terakhir, pemenuhan hak memilih dan dipilih. Pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan,” tuturnya.
\n\n\n\nHumas Bawaslu Loteng
\n\n\n\n\n"
