Praya — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah menghadiri kegiatan Sosialisasi Standar Pelayanan dan Peningkatan Kualitas Layanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah yang diselenggarakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah, Senin (27/7). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus menghimpun masukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepemiluan kepada masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Fauzan Hadi, bersama jajaran Bawaslu, Komisioner KPU Kabupaten Lombok Tengah, perwakilan media, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam forum tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Fauzan Hadi, menyampaikan sejumlah masukan konstruktif sebagai bagian dari komitmen Bawaslu untuk mendorong tata kelola pemilu yang semakin transparan, akuntabel, dan kolaboratif.
Menurutnya, akses terhadap informasi dan data kepemiluan merupakan aspek penting dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan. Oleh karena itu, Bawaslu memandang perlu adanya penguatan mekanisme berbagi data dan informasi antara penyelenggara pemilu agar proses koordinasi dapat berjalan lebih optimal.
"Akses Bawaslu terhadap sistem atau data yang dimiliki KPU saat ini masih memiliki keterbatasan. Kami juga memandang perlu adanya gambaran yang jelas mengenai sejauh mana efektivitas layanan KPU yang berbasis daring sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujar Fauzan.
Selain itu, Bawaslu juga mendorong penguatan kerja sama kelembagaan melalui pengembangan pola koordinasi yang lebih efektif, termasuk kemungkinan pelaksanaan kegiatan bersama di lapangan dalam rangka memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat maupun peserta pemilu.
"Kami berharap ke depan dapat diinisiasi bentuk kerja sama yang semakin memperkuat koordinasi antara KPU dan Bawaslu, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat dilakukan secara lebih sinergis sesuai dengan kewenangan masing-masing," tambahnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah, Hendri Harliawan, memaparkan sejumlah inovasi pelayanan yang telah dikembangkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik. Inovasi tersebut meliputi penguatan layanan pusat informasi, pelayanan terkait partai politik, serta layanan administrasi Penggantian Antarwaktu (PAW).
Ia juga menjelaskan bahwa pemutakhiran data partai politik dilakukan secara berkala dalam dua periode setiap tahun, yaitu Januari–Juni dan Juli–Desember. Informasi tersebut telah disampaikan kepada partai politik agar dapat melakukan pembaruan data kepengurusan dan keanggotaan sejak dini sebelum dimulainya tahapan pemilu.
Forum sosialisasi turut menghadirkan berbagai perspektif dari mitra strategis penyelenggara pemilu. Perwakilan media, Didik Supriadi, menekankan pentingnya memperluas jangkauan sosialisasi regulasi kepemiluan kepada masyarakat melalui kemitraan yang kuat dengan media massa. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepemiluan secara akurat, edukatif, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Sementara itu, akademisi Dr. H. Agus menekankan bahwa tata kelola pemilu yang berkualitas memerlukan penerapan prinsip collaborative governance, yakni membangun kolaborasi yang erat antara penyelenggara pemilu dengan berbagai pemangku kepentingan. Ia juga mendorong agar mekanisme monitoring dan evaluasi terus disempurnakan sehingga mampu menjawab kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan pemilu di lapangan.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan KPU serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepemiluan yang semakin terbuka, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sinergi antarlembaga diharapkan mampu memperkuat kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang demokratis, berintegritas, serta memberikan pelayanan publik yang prima.
