Bawaslu Lombok Tengah dan Kemenag Perkuat Sinergi Pendidikan Demokrasi di Madrasah
|
Praya — Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah memperkuat sinergi dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka memperluas pendidikan demokrasi bagi generasi muda, khususnya di lingkungan sekolah dan madrasah.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi yang berlangsung di ruang kerja Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Syaidi, Rabu (19/08). Pertemuan menjadi ruang komunikasi dan koordinasi antara Bawaslu dan Kemenag untuk membangun kolaborasi dalam memberikan edukasi demokrasi kepada peserta didik.
Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah diwakili Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Baiq Husnawaty, serta Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Usman Faesal.
Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu menyampaikan rencana pelaksanaan sosialisasi dan silaturahmi ke sejumlah sekolah dan madrasah, khususnya pada jenjang SMA/MA dan di bawahnya yang berada dalam lingkup binaan Kementerian Agama.
Kegiatan tersebut diarahkan tidak hanya untuk mengenalkan kepemiluan, tetapi juga menjadi bagian dari pendidikan demokrasi bagi peserta didik. Materi yang akan disampaikan di antaranya mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokrasi, penggunaan hak pilih secara bertanggung jawab, serta upaya mencegah berbagai bentuk pengaruh negatif dalam proses demokrasi.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Usman Faesal, mengatakan pendidikan demokrasi perlu diberikan sejak dini agar generasi muda memiliki pemahaman yang baik mengenai demokrasi dan kepemiluan.
“Pendidikan demokrasi tidak hanya berbicara tentang pemilu, tetapi bagaimana membangun kesadaran generasi muda untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, menghargai perbedaan pilihan, serta berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi,” ujarnya.
Menurutnya, lingkungan sekolah dan madrasah merupakan ruang strategis untuk memberikan pendidikan demokrasi karena peserta didik, khususnya pemilih pemula, perlu dipersiapkan agar mampu menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab.
Bawaslu juga akan mendorong pemahaman kepada peserta didik mengenai pentingnya menolak politik uang, tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, serta memiliki kemampuan untuk menyaring berbagai informasi yang berkembang di ruang digital.
“Kami ingin kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pencegahan. Pemilih pemula harus dibekali sejak awal agar tidak mudah terpengaruh politik uang, hoaks, maupun informasi yang dapat memecah persatuan. Mereka harus mampu menjadi pemilih yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab,” kata Usman.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Bawaslu di lingkungan madrasah maupun sekolah yang berada dalam lingkup binaannya.
Kemenag juga membuka ruang koordinasi melalui kelompok kerja (Pokja) yang ada di lingkungan Kementerian Agama untuk membantu memastikan pelaksanaan kegiatan di tingkat madrasah dapat berjalan secara terkoordinasi. Pelaksanaan sosialisasi dapat disesuaikan dengan agenda sekolah sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran, termasuk memanfaatkan kegiatan apel maupun imtaq pada pagi hari.
Selain melalui kegiatan di sekolah dan madrasah, Kemenag juga menyampaikan peluang untuk mengoptimalkan peran penyuluh agama di tingkat kecamatan. Para penyuluh dapat menjadi bagian dari upaya memperluas edukasi kepada masyarakat dan generasi muda terkait nilai-nilai kebangsaan, toleransi, moderasi beragama, serta pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir unsur Komando Distrik Militer (Kodim)/TNI Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka silaturahmi. Selain membahas agenda kelembagaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan, turut dibahas pentingnya memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai berbagai potensi pengaruh negatif di era digital.
Perhatian juga diberikan terhadap potensi penyebaran paham radikalisme dan intoleransi melalui kemudahan akses informasi. Peserta didik dinilai perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh konten yang mengarah pada intoleransi, kekerasan, maupun paham yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.
Bawaslu Lombok Tengah memandang kolaborasi lintas sektor tersebut penting dalam memperkuat upaya pencegahan sejak dini. Pendidikan demokrasi tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, tetapi membutuhkan dukungan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki ruang dan kapasitas dalam melakukan edukasi kepada masyarakat.
“Kami melihat kolaborasi seperti ini sangat penting. Bawaslu memiliki tugas dalam pencegahan dan pendidikan kepemiluan, sementara sekolah, madrasah, Kementerian Agama, penyuluh agama, dan unsur terkait lainnya memiliki ruang strategis untuk membangun karakter serta kesadaran generasi muda. Sinergi ini yang ingin terus kami kuatkan,” ungkap Usman.
Ia menambahkan bahwa kegiatan turun ke sekolah dan madrasah akan diarahkan sebagai upaya membangun kesadaran demokrasi secara berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan sosialisasi menjelang pemilu.
“Harapannya, pendidikan demokrasi ini tidak berhenti pada pemahaman tentang pemilu, tetapi menjadi pembelajaran tentang bagaimana menghormati perbedaan, menjaga persatuan, menggunakan informasi secara bijak, dan mengambil bagian secara positif dalam kehidupan demokrasi,” tambahnya.
Dari pertemuan tersebut, Bawaslu dan Kemenag Kabupaten Lombok Tengah menyepakati perlunya koordinasi lanjutan terkait sekolah dan madrasah yang menjadi sasaran kegiatan, waktu pelaksanaan, materi edukasi, serta mekanisme pelaksanaan di lapangan.
Kemenag menyatakan siap memberikan fasilitasi melalui koordinasi dengan Pokja dan penyuluh agama di tingkat kecamatan. Sementara itu, kolaborasi dengan unsur terkait lainnya diharapkan dapat memperluas jangkauan pendidikan dan pencegahan sehingga generasi muda di Kabupaten Lombok Tengah memiliki pemahaman demokrasi yang kuat dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab.
Penulis: Dwi HJ
Foto: Dwi HJ
Editor: Dwi HJ