Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Lombok Tengah Gelar Evaluasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu 2024

Bawaslu Lombok Tengah Gelar Evaluasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu 2024

Pelaksanaan evaluasi pengawasan partisipatif pada pemilu 2024, Senin (03/06).

Lombok Tengah - Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menggelar evaluasi pengawasan partisipatif pada pemilu 2024. Dalam agenda tersebut, Bawaslu Lombok Tengah melibatkan unsur penting, seperti Organisasi Kepemudaan, BEM dan OSIS, Senin (03/06).

Evaluasi pengawasan partisipatif tersebut, dilakukan untuk mengevaluasi kelemahan terhadap pengawasan pada Pileg 2024 kemarin.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Lombok Tengah Usman Faesal mengatakan, kekurangan pengawasan pada Pileg 2024 kemarin akan ditingkatkan pada tahapan Pilkada 2024 saat ini.

"Pengawasan akan kita tingkatkan pada Pilkada 2024, saya berarap kepada OKP dan lapisan masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi melakukan pengawasan," kata Usman.

Ia menjelaskan, Evaluasi pada Pilkada 2024 kali ini guna untuk mematangkan persiapan menghadapi pilkada, misalnya kemarin minim adanya laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran di tingkat bawah.

"Harapan kita di Pilkada 2024 lebih aktif dan progresif melaporkan jika terjadi pelanggaran," jelasnya.

Ia mengaku, Bawaslu Lombok Tengah tidak akan maksimal melakukan pengawasan tanpa adanya partisipasi dari seluruh element masyarakat.

"Kita di masing - masing Desa punya satu pengawas, sehingga tidak akan maksimal melakukan pengawasan tanpa adanya partisipasi dari seluruh masyarakat," terang Usman.

Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Lombok Tengah mengatakan, tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih pada Pileg 2024 kemarin mengalami peningkatan dari pemilu sebelumnya.

"Tingkat partisipasi masyarakat 80 persen pada Pileg kemarin dan itu sudah melampaui target Nasional. Itu tidak lepas dari peran kita selaku kader partisipatif karena mensosialisasikan proses dan tahapan pemilu," kata Mu'is.

Ia berharap, pada pengawasan selanjutnya, kader partisipatif tidak hanya menyampaikan informasi, akan tetapi menyampaikan aturan terkait dengan proses Pilkada 2024 supaya demokrasi berjalan lancar.

Peran masyarakat luas dalam menyampaikan informasi dan melakukan pengawasan sangat penting demi terwujudnya Pemilihan yang bertintegritas.

"Bawaslu sangat minim SDM , karena di satu Desa memiliki satu pengawas, dan itu tidak bisa mengcover semua wilayah. Kami berharap kepada OKP, Mahasiwa membantu kami melakukan pengawasan dan mensosialisasikan penyelenggaraan pilkada 2024," paparnya.

Penulis dan Foto: Dwi HJ dan Sanusi

Editor: Dwi HJ