Diskusi Internal Bawaslu Lombok Tengah Bahas Tantangan Penyelesaian Sengketa Pemilu

Praya — Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengadakan diskusi internal mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilu, Senin (20/10). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas jajaran pengawas pemilu dalam memahami mekanisme hukum dan prosedur penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi selama tahapan pemilu berlangsung.

Dalam kegiatan tersebut, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lombok Tengah, Baiq Husnawaty, bertindak sebagai pemateri. Ia memaparkan berbagai aspek penting terkait sengketa proses pemilu, mulai dari dasar hukum, jenis-jenis sengketa, hingga prosedur penanganannya oleh Bawaslu.

Menurut Baiq Husnawaty, kemampuan pengawas pemilu dalam memahami regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi sangat krusial, mengingat potensi terjadinya sengketa antar peserta pemilu cukup tinggi, terutama menjelang masa kampanye dan penetapan hasil pemilu.

“Pengawas harus siap menghadapi berbagai bentuk sengketa, baik yang muncul antara peserta pemilu maupun antara peserta dengan penyelenggara. Untuk itu, pemahaman yang komprehensif terhadap peraturan menjadi modal utama dalam menjaga integritas proses demokrasi,” ujar Baiq Husnawaty dalam paparannya.

Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya soal prosedural, tetapi juga berkaitan dengan prinsip keadilan dan netralitas lembaga pengawas. Melalui diskusi ini, Bawaslu Lombok Tengah berharap seluruh jajaran, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dapat lebih siap menghadapi potensi sengketa secara profesional dan berintegritas.

Kegiatan ini berlangsung dengan suasana aktif dan interaktif. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya serta membahas studi kasus penyelesaian sengketa yang pernah terjadi di daerah lain, sebagai bahan pembelajaran dan perbandingan praktik terbaik (best practices).

Dengan kegiatan seperti ini, Bawaslu Lombok Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum dan penyelesaian sengketa, guna memastikan proses pemilu di Kabupaten Lombok Tengah berjalan secara jujur, adil, dan demokratis.