Pemuda Nahdlatul Wathan Dorong Peran Aktif Anak Muda Jaga Demokrasi di Lombok Tengah

Praya — Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Podcast bersama Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Nahdlatul Wathan (NW). Hadir sebagai pemateri Podcast Muhammad Rijaludin selaku Sekretaris PD Pemuda NW Kabupaten Lombok Tengah, Senin (09/02).

Rijal menegaskan komitmen organisasi untuk terus mengambil peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi dan Pemilu di daerah, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Pemuda NW menilai, generasi muda memiliki posisi penting sebagai agen perubahan sekaligus penjaga nilai-nilai demokrasi yang jujur dan berintegritas.

Pemuda Nahdlatul Wathan memaknai peran pemuda bukan sekadar sebagai pemilih, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam proses demokrasi. Pemuda didorong untuk memiliki kesadaran kritis terhadap tahapan Pemilu, mulai dari pra-pemilihan hingga pasca-pemungutan suara, guna memastikan proses demokrasi berjalan sesuai prinsip kejujuran dan keadilan.

“Pemuda Nahdlatul Wathan memandang pemuda bukan hanya sebagai pemilih, tetapi sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi. Pemuda harus hadir memastikan Pemilu berjalan jujur, adil, dan berintegritas, terutama di tingkat daerah," jelas saat ditanya dalam Podcast.

Terkait kesadaran politik generasi muda di Lombok Tengah, Pemuda NW menilai bahwa partisipasi politik anak muda menunjukkan tren positif, meski masih menghadapi tantangan apatisme dan pragmatisme politik. Sebagian pemuda dinilai sudah melek politik, namun belum sepenuhnya terlibat dalam pengawasan dan pengawalan proses demokrasi secara aktif.

Sebagai bentuk kontribusi nyata, Pemuda Nahdlatul Wathan terlibat dalam berbagai kegiatan edukasi politik, diskusi publik, serta sosialisasi nilai-nilai demokrasi di tingkat akar rumput. Organisasi ini juga mendorong kader-kader mudanya untuk menjadi relawan demokrasi dan berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif Pemilu.

Pemuda NW menegaskan bahwa pendidikan politik tidak boleh bersifat musiman atau hanya hadir saat tahapan Pemilu berlangsung. Menurut mereka, pendidikan politik harus dilakukan secara berkelanjutan agar pemuda memiliki pemahaman yang matang tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga negara.

“Kami meyakini pendidikan politik tidak boleh hanya hadir saat Pemilu. Pendidikan politik harus dilakukan secara berkelanjutan agar pemuda memiliki kesadaran demokrasi yang matang," terangnya.

Dari perspektif Pemuda Nahdlatul Wathan, praktik politik uang dan politisasi identitas masih menjadi ancaman serius bagi demokrasi di tingkat lokal. Kedua praktik tersebut dinilai berpotensi merusak nilai-nilai kebangsaan, memecah persatuan, serta menurunkan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan dari Pemilu.

Pemuda NW menegaskan sikap tegas menolak politik uang dan politisasi identitas dalam bentuk apa pun. Organisasi ini mendorong pemuda untuk berani bersikap kritis, melaporkan pelanggaran, dan tidak tergoda oleh kepentingan sesaat yang dapat mencederai demokrasi.

Dalam konteks pengawasan Pemilu, Pemuda Nahdlatul Wathan juga membuka ruang kolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, khususnya dalam pengawasan partisipatif. Sinergi ini dinilai penting untuk memperluas jangkauan pengawasan sekaligus meningkatkan kesadaran hukum dan demokrasi di kalangan pemuda.

“Kami mendorong kolaborasi dengan Bawaslu Lombok Tengah, khususnya dalam pengawasan partisipatif, karena pengawasan Pemilu tidak bisa hanya dibebankan kepada penyelenggara," sambungya.

Meski demikian, Pemuda NW mengakui masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengajak anak muda untuk terlibat aktif mengawasi proses demokrasi. Tantangan tersebut meliputi rendahnya literasi politik, pengaruh pragmatisme, serta minimnya ruang partisipasi yang ramah bagi pemuda.

Untuk membangun budaya politik yang santun dan beretika, Pemuda Nahdlatul Wathan menekankan pentingnya keteladanan, dialog yang sehat, serta penguatan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan dalam aktivitas kepemudaan.

Sebagai penutup, Pemuda Nahdlatul Wathan menyampaikan pesan kepada generasi muda Lombok Tengah agar tidak bersikap apatis terhadap Pemilu dan demokrasi. Pemuda diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi, karena masa depan daerah dan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi politik generasi mudanya.